blogjogja.my.id – Pasangan calon presiden (capres) serta calon duta presiden (cawapres) Ganjar Pranowo-Mahfud Md berjanji mewujudkan birokrasi sat set untuk Indonesia ke depan.
Birokrasi sat set adalah birokrasi yang digunakan ramping, gesit, bersih, kemudian siap melayani rakyat.
Menurut Ganjar Pranowo, hadirnya birokrasi sat set akan diwujudkan secara paralel dengan pemberantasan korupsi, kolusi lalu nepotisme (KKN) di tempat segala lini. Karena itu, komitmen menyikat habis KKN menjadi salah satu fondasi Ganjar-Mahfud untuk menopang keseluruhan inisiatif kerja yang digunakan lain.
“Bebas dari korupsi, bebas dari KKN merupakan salah satu ciri utama pemerintahan yang dimaksud bersih. Korupsi bukanlah cuma mengempiskan dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan, tetapi juga merusak kepercayaan warga terhadap pemerintah,” kata Ganjar.
Program ini, ungkap Ganjar, mutlak harus ditopang dengan keberanian kebijakan pemerintah untuk menyikat koruptor, pungutan liar, juga memberantas mafia hukum di dalam segala sektor.
Melalui kepemimpinan yang digunakan solid, Ganjar-Mahfud menegaskan akan mewujudkan kabinet berintegritas berbasis transparansi serta unifikasi data nasional juga inovasi.
Di samping itu, menurut capres nomor urut 3 ini, mustahil mampu menghadirkan birokrasi bersih jikalau kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) serta aparatur penegak hukum (APH) tidak ada ditingkatkan. Hal ini penting, agar aparat negara tak melakukan langkah korupsi.
Bukan tanpa sebab, Ganjar-Mahfud berfokus memberantas KKN agar bisa jadi menciptakan birokrasi pro rakyat. Pasalnya, estimasi korupsi negara pada waktu ini mencapai 30 persen dari APBN atau setara Rp918,3 triliun. Angka itu, jikalau dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat sanggup digunakan untuk merancang 6.122 rumah sakit, mendirikan 419.315 sekolah dasar, juga menghadirkan 6.430 km jalan tol.
Lewat langkah tegas tersebut, Ganjar-Mahfud menegaskan uang negara sanggup dipakai sepenuhnya untuk memakmurkan, menyejahterakan juga mencerdaskan rakyat.
Untuk menopang lahirnya birokrasi sat set, Ganjar-Mahfud akan menyiapkan anggaran remunerasi ASN, termasuk TNI-Polri. Rinciannya, untuk ASN pemerintah pusat Rp9,4 triliun, ASN area Rp25,8 triliun kemudian pensiunan Rp9,4 triliun. Jika ditotal, anggaran ini dipersiapkan sebesar Rp52 triliun per tahun atau Rp260 triliun di lima tahun.
Selain itu, Ganjar-Mahfud juga menyiapkan anggaran digitalisasi pemerintahan sebesar Rp14 triliun per tahun atau Mata Uang Rupiah 70 triliun pada lima tahun. Sedangkan anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan disiapkan sebesar Rp1,2 triliun atau Mata Uang Rupiah 6 triliun pada lima tahun.
Dengan dukungan anggaran yang dimaksud kuat, Ganjar-Mahfud optimistis akan lahir birokrasi pro rakyat, yang tersebut gesit dan juga bersih.